Mediaciber.net.Kediri,
Pemerintah Kabupaten Kediri mulai mematangkan rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Selasa (9/6/2026). Kebijakan yang berpotensi mengubah pola pembelajaran di sekolah tersebut dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna memastikan implementasinya berjalan efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
Forum yang dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, kepala sekolah, guru, pengawas pendidikan, tokoh masyarakat, media, hingga organisasi masyarakat sipil itu menjadi ruang strategis untuk menghimpun berbagai masukan sebelum kebijakan diterapkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dr. Mohamad Solikin, M.AP., menegaskan bahwa wacana lima hari sekolah bukan sekadar perubahan jadwal belajar, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya perubahan jadwal belajar, tetapi bagaimana sekolah mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas, lebih efektif, dan berdampak pada pembentukan karakter anak-anak kita. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat,” tegas Solikin.
Menurutnya, konsep lima hari sekolah dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan karakter, mempererat hubungan dengan keluarga, serta meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan sosial maupun keagamaan di lingkungan masing-masing.
Meski demikian, Solikin menegaskan pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masyarakat. Karena itu, melalui forum ini kami ingin mendengar langsung pandangan para guru, kepala sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menilai keberhasilan kebijakan lima hari sekolah sangat ditentukan oleh kesiapan satuan pendidikan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung.
“Kita harus memastikan bahwa ketika kebijakan ini diterapkan, seluruh sekolah benar-benar siap. Jangan sampai niat baik meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu kami membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan dari semua pihak,” katanya.
Muhsin menjelaskan, apabila dirancang dengan baik, sistem lima hari sekolah berpotensi memberikan manfaat besar bagi peserta didik. Selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, kebijakan tersebut juga membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat serta memperkuat pendidikan karakter di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai pandangan terkait kesiapan sekolah menghadapi perubahan sistem pembelajaran tersebut. Sebagian peserta menilai kebijakan lima hari sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, asalkan diikuti penyesuaian kurikulum serta metode belajar yang lebih inovatif.
