Mediacibr.net.Kediri
Bara konflik agraria di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Dhoho kembali menyala. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kadiri Raya (AKAR) mengepung Kantor PTPN I Regional 5 dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kebun Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Rabu (22/7). Aksi yang dikawal aparat kepolisian itu berujung ultimatum keras: jika tuntutan tak segera direspons, 20 ribu massa akan dikerahkan untuk mengepung Kebun Dhoho pekan depan.
Massa membawa sederet tuntutan. Mulai dari kejelasan status pembaruan HGU, audit dan pengukuran ulang lahan, realisasi hibah gula, penyediaan perumahan warga, pelaksanaan kewajiban fasilitasi 20 persen (plasma), hingga prioritas tenaga kerja lokal. Mereka menilai berbagai komitmen yang pernah disampaikan perusahaan tidak kunjung diwujudkan.
Koordinator AKAR, Siti Isminah, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk desakan agar negara hadir menyelesaikan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kami hanya meminta hak masyarakat dipenuhi sesuai kesepakatan. Janji pembangunan perumahan sudah sekitar enam tahun belum direalisasikan. Hibah gula tahunan juga tidak lagi diterima warga. Termasuk kewajiban fasilitasi 20 persen yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” tegasnya.
Menurut Isminah, masyarakat juga meminta pemerintah membuka secara transparan status HGU yang dikelola PTPN I Regional 5 bersama SGN. Mereka mendesak dilakukan audit serta pengukuran ulang batas HGU dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait.
Nada lebih keras disampaikan Mustofa, Kepala Desa Trisulo yang juga menjadi koordinator aksi. Di hadapan ratusan peserta, ia menegaskan kesabaran masyarakat telah mencapai batas.
“Kalau hari ini tidak ada penyelesaian, pekan depan kami akan datang lagi dengan sekitar 20 ribu massa untuk mengepung Kebun Dhoho. Kami meminta lahan HGU yang sudah berakhir dikembalikan kepada masyarakat,” ujarnya.
