Mediaciber.net.Kediri
Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari Rp200 miliar menjadi perhatian serius dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri dituntut lebih cermat menentukan prioritas belanja agar pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri dengan agenda penjelasan Bupati Kediri terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11) siang.
Rapat yang digelar di Ruang Tegowangi BKAD Kabupaten Kediri tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H. Murdi Hantoro, didampingi dua unsur pimpinan DPRD serta dihadiri seluruh anggota dewan.
Turut hadir Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dr. Mohamad Solikin, seluruh asisten, kepala SKPD, serta sejumlah tamu undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri H. Murdi Hantoro menjelaskan, rapat paripurna kali ini merupakan tahapan awal pembahasan Raperda APBD 2027. Penjelasan Bupati yang disampaikan masih bersifat umum dan selanjutnya akan menjadi bahan bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umum.
Menurutnya, pandangan umum fraksi menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk memberikan masukan, kritik, sekaligus rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran yang dirancang pemerintah daerah.
“Pandangan umum fraksi ini akan memberikan saran dan kritik terhadap Raperda APBD Tahun 2027. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat paripurna jawaban Bupati Kediri atas pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027,” jelas Murdi.
