Menanggapi tudingan miring, Kepala SPPG sekaligus Korcam Senior SPPI Badge 1, Agustina Nurul Herdian, menyerang balik. Ia menantang pihak-pihak yang menyebut SPPG yang dipimpinnya diberhentikan secara paksa.
“Tolong tunjukkan surat mana yang ada pemberhentian SPPG Sidokumpul tidak ada surat pemberhentian, yang ada saya mengajukan berhenti karena kendala data,” cetus Agustina dengan nada tinggi.
Agustina membeberkan bahwa kesalahan sistem murni ada pada BGN pusat, bukan di tingkat daerah. Terkait tuduhan “gali lubang tutup lubang” atau menyalahgunakan anggaran untuk membayar utang, ia membantah tegas.
“Dana yang saya gunakan adalah dana periode tersebut, bukan dana pencairan baru untuk nyahur utang. Setelah akun perbaikan 7 minggu, dana yang mengendap itu saya bayarkan sesuai periodenya. Karena periode sekarang belum ada pencairan, makanya saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri,” jelasnya.
Ia juga meluruskan rantai transaksi keuangan yang dinilai rumit. Menurutnya, transaksi tidak bisa ia eksekusi sepihak karena nota belanja koperasi harus di-maker oleh Yayasan Miftahul Jinan dan Mitra sebelum ia lakukan approve. Agustina mengklaim seluruh administrasi LPDH dan PKO miliknya sangat tertib dan siap diaudit. Bahkan, ia mengaku harus merogoh kocek pribadi dan meminjam uang demi membayar insentif PIC sekolah dan gaji relawan agar tidak telat.
Hingga berita ini diturunkan, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN belum memberikan klarifikasi resmi terkait status operasional per 28 Oktober tersebut. Setali tiga uang, pihak Yayasan Miftahul Jinan (Khusnul Darianto) dan Mitra Binti Nasichah juga masih bungkam mengenai mekanisme maker pembayaran serta polemik dana talangan ini.
Saat ini, nasib ribuan siswa di 4 sekolah Lamongan berada di ujung tanduk, menanti kejelasan kapan piring-piring makanan bergizi kembali tersaji di meja kelas mereka.(*)
