Ia menekankan, kewajiban uji berkala atau KIR bukan sekadar urusan administrasi. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.
“Jangan sampai kendaraan tetap dipaksakan beroperasi ketika masa uji berkala sudah habis. KIR harus diperhatikan dan diperbarui sesuai ketentuan. Ini menyangkut keselamatan, bukan hanya kelengkapan dokumen,” ujarnya.
Ferry juga mengingatkan bahwa kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis berpotensi menimbulkan risiko di jalan raya. Karena itu, pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan diminta tidak menunggu sampai ada pemeriksaan petugas untuk melakukan pengecekan kelengkapan administrasi maupun kondisi kendaraan.
“Kami berharap pemilik kendaraan lebih disiplin. Sebelum beroperasi, pastikan seluruh persyaratan sudah terpenuhi, mulai dari dokumen kendaraan, bukti lulus uji berkala, hingga kondisi teknis kendaraan. Jangan mengabaikan hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab masing-masing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ferry menyebut sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan transportasi di Kabupaten Kediri. Keterlibatan Dishub, kepolisian, dan unsur TNI melalui Sub Denpom diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.
“Penertiban seperti ini akan terus menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Kami tidak ingin masyarakat hanya tertib ketika ada petugas atau operasi berlangsung. Kesadaran itu harus tumbuh dari diri sendiri karena keselamatan di jalan merupakan kepentingan bersama,” tandasnya.
Melalui operasi gabungan tersebut, Dishub Kabupaten Kediri berharap para pengemudi, pemilik kendaraan, serta pelaku usaha angkutan semakin memahami pentingnya memenuhi ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan.(sinyo)
