Mediaciber.net – Medan,- Dugaan Korupsi yang menyelimuti penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sentosa Baru, disebut – sebut telah melahirkan image jelek bagi perjalanan Pelayanan Dunia Kesehatan di Kota Medan.
Temuan atas adanya dugaan korupsi tersebut, disinyalir bukan hanya terjadi pada 1 Puskesmas saja, tetapi diduga kuat kondisi yang sama juga terjadi pada Puskesmas lainnya yang tersebar di Kota Medan.
Sontak hal ini, banyak melahirkan asumsi miring ditengah-tengah masyarakat, atas buruknya Pelayanan Medis yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Apalagi disebut-sebut, tidak sedikit jumlah dugaan korupsi yang terjadi hingga Ratusan Juta Rupiah.
Jagad Raya Pelayanan Kesehatan Kota Medan pun kembali mendapat kritikan pedas, sehingga membuat langit pelayanan medis yang satu ini menjadi gelap gulita.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Utara (Sumut) Dinatal Lumbantobing, seketika juga menyoroti dan akan segera mengungkap tuntas temuan tersebut.
Menurutnya, dugaan Korupsi BOK dan JKN ini, diprediksi bukan hanya terjadi pada Puskesmas Sentosa Baru saja, tapi tidak tertutup kemungkinan dugaan yang sama juga terjadi pada 40 Puskesmas lainnya yang ada di Kota Medan.
Kepada Wartawan, sat diwawancara, Sabtu (26/1/2025) di Medan, Dinatal Lumbantobing menjelaskan, kasus ini mencuat setelah adanya temuan Inspektorat Medan atas kelebihan bayar terhadap dana BOK dan JKN di 41 puskesmas yang ada di Kota Medan dan salah satunya di Puskesmas Sentosa Baru.
Sesuai Laporan Hasil Akhir (LHA) Inspektorat di Puskesmas Sentosa Baru, awalnya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.300.000,-. Lalu, terjadi perubahan menjadi Rp. 205.900.000,-, sehingga membuatnya semakin mencuat kepermukaan.
Dinatal Lumbantobing juga mengatakan, LSM Garuda Merah Putih Sumatera Utara (GMPSU) yang dinakhodainya selaku Ketua Umum (Ketum), akan terus menyoroti dan menggiring kasus ini hingga ke Ranah Hukum. Dan tidak pandang bulu siappun yang terlibat didalamnya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena telah merusak citra baik Pelayanan Kesehatan di Kota Medan dan merugikan Keuangan Negara.
Masih menurut Dinatal Lumbantobing, permasalahan terkait dugaan korupsi dana BOK dan JKN ini, semestinya harus diungkapkan secara terang benderang, transparan, tanpa ada ditutup-tutupi. Agar masyarakat tau seberak kondisi yang terjadi menyelimuti Dunia Pelayanan Kesehatan di Kota Medan.
“Lembaga Kami DPW PWDPI Sumut, akan mengungkapkan dugaan Korupsi Dana BOK dan JKN ini. Sebagai awal permulaan, Kami sudah mempunyai bukti atas temuan di Puskesmas Sentosa Baru, dan ini sebagai pintu masuk penyidik untuk melakukan pengembangan di 40 puskesmas lainnya”, kata Dinatal Lumbantobing.
Dijelaskannya lagi, terkait LHA Inspektorat di Puskesmas Sentosa Baru ada kejanggalan, yang seketika dapat berubah-ubah. Hal ini menguatkan dugaan terhadap adanya Indikasi Korupsi Dana BOK dan JKN di seluruh Puskesmas yang tersebar di Kota Medan.
“Iya, berawal LHA Inspektorat di Puskesmas Sentosa Baru atas kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 23.300.000,-. Kemudian, ketika hal ini mulai disoroti berubah menjadi Rp. 205.900.000”, ungkap DL Tobing sapaan akrabnya.
“Agar persoalan ini menjadi terang benderang, Kami segera melaporkannya ke APH dan sebagai dua alat bukti yang cukup, ini juga sebagai pintu masuk penyidik mengusut tuntas dugaan Korupsi Fana BOK dan JKN di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Medan”, sebut DL Tobing.
Hal tersebut, lanjutnya, dibuktikan juga atas pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sentosa Baru dr Hari Putra Dermawan MH(Kes), ketika dilakukan Konfrensi Pers, Kamis (24/8/2024) lalu.
