Mediaciber.net.Kediri – Proyek Revitalisasi Pasar Ngadiluwih yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kediri kembali disorot tajam. Tujuh kali adendum kontrak, perubahan gambar teknis berulang sejak awal pekerjaan, hingga keterlambatan progres dinilai menjadi indikator kuat lemahnya perencanaan sekaligus pengendalian proyek.
Ketua Bidik SIB Jatim, Andik Hariyanto, secara terbuka mempertanyakan ketegasan pejabat pelaksana proyek terhadap penyedia jasa. Pasalnya, target penyelesaian akhir tahun 2025 tidak tercapai, namun respons yang muncul justru dianggap terlalu lunak.
DED Disorot: Perubahan Sudah Terjadi Sejak Nol Persen
Permasalahan teknis disebut sudah muncul sejak tahap Mutual Check (MC) 0 persen. Koreksi terjadi pada kondisi lahan, volume urukan pada MC 20 persen, berat besi beton, hingga item rolat pada MC 60 persen. Bahkan komponen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) disebut belum masuk dalam perhitungan awal.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait kualitas perencanaan:
-Apakah dokumen perencanaan sejak awal tidak matang?
-Apakah DED disusun tanpa kajian komprehensif?
-Mengapa koreksi fundamental baru muncul saat proyek berjalan?
“Perubahan desain berulang dalam proyek konstruksi bukan sekadar persoalan teknis. Itu berpotensi membuka ruang pembengkakan biaya melalui adendum kontrak,” tegas Andik.
Progres Minus 6,568 Persen, Sanksi Dinilai Tak Seimbang
Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan tercatat minus 6,568 persen dari target. Secara regulasi memang terdapat mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian dengan denda, namun pernyataan bahwa keterlambatan “masih bisa dimaklumi” justru memicu kritik publik.
