Mediciber.net.Kediri – Program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penguatan ekonomi rakyat di Kabupaten Kediri justru tersendat di meja birokrasi. Proses perizinan pemanfaatan lahan kawasan hutan milik Perum Perhutani melalui KPH Kediri dinilai berbelit dan lamban, sehingga menghambat realisasi program yang ditujukan langsung bagi masyarakat desa.
Aktivis senior Kediri, Khoirul Anam, secara tegas mengecam sikap pihak Perhutani yang hingga kini belum memberikan kepastian kebijakan. Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh kepentingan publik yang lebih luas.
“Ini program untuk rakyat, bukan kepentingan segelintir orang. Kalau birokrasi terus dipersulit, artinya ada kepentingan rakyat yang dikorbankan. Perhutani harus segera mengambil keputusan agar pembangunan KDMP bisa terwujud 100 persen di wilayah Kabupaten Kediri,” tegasnya. Senin (23/2/2026).
KDMP sendiri dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, mulai dari penguatan usaha mikro, distribusi hasil pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi. Namun, rencana pembangunan di sejumlah titik yang masuk kawasan hutan produksi Perhutani terhambat karena belum keluarnya izin pemanfaatan lahan.
Sejumlah pihak menilai kondisi ini
ironis. Di satu sisi pemerintah mendorong percepatan ekonomi desa, tetapi di sisi lain justru terbentur regulasi sektoral yang tidak sinkron. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru harus menunggu tanpa kepastian.
