Lebih lanjut, Arif menuturkan, sama halnya di desa, Kades bangun membangun infrastruktur menggunkaan dana desa. “Sudah ada potongan pajak, juga ada potongan lain-lain atas penyerapan dana desa tersebut,” terang Arif.
Proyek renovasi ini mencakup perbaikan 10 ruang kelas, termasuk satu ruang laboratorium. Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan dana sebesar itu.
“Kalau Rp 2 miliar hanya untuk renovasi, bukankah seharusnya hasilnya lebih maksimal, seperti semua lantai dan tembok dikeramik?” tanya seorang pengamat lembaga pendidikan yang tak ingin disebutkan namanya.
Pernyataan ini semakin memantik dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana DAK. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 2 miliar lebih sebenarnya cukup untuk membangun lebih dari 10 ruang kelas baru atau fasilitas lain yang lebih memadai.
Masyarakat dan media terus mendesak transparansi dari pihak sekolah dan dinas terkait. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai alokasi dana yang dinilai tidak sesuai tersebut.
“Kemana sisa dana yang tidak terealisasi dengan baik? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dana tersebut?” tanya seorang warga setempat yang turut memantau proyek tersebut.
Meski isu ini sudah diberitakan sebelumnya, pihak terkait seperti Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Lamongan belum memberikan jawaban tegas. Beberapa wartawan yang mencoba menggali informasi lebih dalam juga mengaku menemui jalan buntu.
“Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Termasuk DAK yang ada di SMP Negeri 1 Pucuk. Karena hal ini bisa mencederai kepercayaan publik, terutama ketika dana sebesar itu seharusnya mampu meningkatkan fasilitas pendidikan secara signifikan,” pungkas warga sekitar yang enggan disebut namanya. (*)
