Dalam forum tersebut, dibahas pula sejumlah permasalahan yang sering dihadapi peternak dan pembudidaya ikan, seperti keterbatasan modal, minimnya akses terhadap teknologi tepat guna, serta tantangan dalam pemasaran produk. Untuk mengatasinya, Alayk menekankan pentingnya kolaborasi multipihak.
“Melalui strategi penyuluhan, pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan kebijakan yang tepat, kita dapat mendorong kemandirian pangan dan ekonomi lokal,” jelasnya.
“Peran BUMDes juga perlu dioptimalkan sebagai wadah pengembangan usaha peternakan dan perikanan di tingkat desa.”
Selain sebagai solusi atas tantangan ketahanan pangan, Alayk menambahkan bahwa sektor ini juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. “Dengan mengelola potensi lokal secara optimal, kita bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengembangan rantai nilai produk peternakan dan perikanan.”Tidak hanya berfokus pada produksi, tapi juga pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dengan begitu, pendapatan peternak dan pembudidaya bisa meningkat secara signifikan,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Malang melalui peran koordinatifnya berkomitmen mendukung agenda pembangunan pangan berkelanjutan sesuai amanat peraturan daerah.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan teknis dan anggaran yang memadai untuk pengembangan sektor peternakan dan perikanan darat,” pungkasnya.
Beliau mengharapkan terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Malang.tukasnya.(erw)
