Kepala Desa Sempu, Eko Suroso, menegaskan proyek KDKMP semestinya menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap ekonomi desa, bukan sekadar wacana program.
“Koperasi ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi warga, khususnya peningkatan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Kritik lebih tajam disampaikan tokoh masyarakat sipil, Khoirul Anam. Ia menilai lambannya koordinasi antarinstansi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program kerakyatan.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek janji. Kalau memang ada kendala regulasi, harus dibuka secara transparan sekaligus dicarikan solusi. Ini program rakyat, bukan proyek elit,” tegasnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun tanpa kepastian izin, program tersebut berisiko kehilangan momentum bahkan kepercayaan masyarakat.
Kini keputusan berada di tangan kementerian. Sementara itu, warga lereng Kelud hanya bisa menunggu — antara harapan kesejahteraan yang dijanjikan atau kekecewaan yang perlahan tumbuh karena realisasi tak kunjung datang.(sinyo)
