Hingga kini, proses pemeriksaan masih berjalan .Dugaan praktik pungli mencuat dari pengakuan sejumlah kontraktor. Mereka mengaku dimintai “uang koordinasi” sebesar Rp500 ribu untuk setiap paket proyek yang dimenangkan.
Jika praktik ini benar terjadi secara masif, nilainya bukan lagi receh. Dengan asumsi sekitar 1.000 paket proyek per tahun, potensi perputaran uang bisa menembus angka fantastis hingga ratusan juta rupiah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Perwakilan Auditor inspektorat kabupaten Lamongan Aviv ketika di konfirmasi awak media Rabu,(20/05/2026)mengatakan,”Proses sudah kita panggil para saksi kontraktor dan pihak kepala LPSE kabupaten Lamongan.berkas laporan sudah kita serahkan kepada pidsus Kejari Lamongan.hari ini kami akan ke kejaksaan negeri Lamongan,” ungkapnya.
Hal senada di ungkapkan oleh ketua DPC Non Government organization jaring pelaksana antisipasi keamanan ( NGO JALAK) Rudi Hartono mengatakan,”Kejari Lamongan Diminta Serius Periksa Terkait Laporan Dugaan Korupsi PBJ LPse Kabupaten Lamongan.
Masyarakat Lamongan menuntut sebuah transparansi penangganan laporan agar kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan terus terjaga,” Ujarnya ( Yani).
