Adapun Fraksi Gabungan NasDem, PKS, dan Hanura melalui Azhari juga menyatakan menerima dan menyetujui Raperda. Fraksi gabungan tersebut sekaligus menekankan agar sejumlah catatan yang telah disampaikan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Kediri.
Angka-angka dalam perubahan APBD inilah yang menjadi perhatian.
Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD yang sebelumnya disampaikan Pemkot Kediri pada 14 September 2026, pendapatan daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp1.246.990.516.095,38.
Angka tersebut turun dibandingkan rencana awal sebesar Rp1.256.521.245.527,15.
Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat signifikan. Dari semula Rp1.543.173.625.459,81, setelah perubahan menjadi Rp1.648.070.996.982,12.
Dengan kondisi tersebut, struktur APBD Kota Kediri 2026 setelah perubahan mencatat defisit sekitar Rp401,08 miliar.
Defisit tersebut diseimbangkan melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan 2025.
Pemkot Kediri sebelumnya menjelaskan, perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sejumlah komponen, antara lain perubahan transfer, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, realisasi pendapatan dan belanja, serta perubahan sumber maupun penggunaan pembiayaan daerah.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menegaskan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan akhirnya dan sepakat membawa Raperda tersebut ke tahapan penetapan.
“Dari seluruh pandangan tersebut, DPRD menyimpulkan bahwa semua fraksi menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda,” tegas Firdaus.
Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Ketua DPRD Kota Kediri, para wakil ketua DPRD, dan Wali Kota Kediri.(sinyo)
