JAKARTA,- Adanya pemberi dan penerima dalam kasus suap Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Barat masih menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Bogor terkait penanganan saksi-saksi dipersidangan.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan beberapa pejabat di Kabupaten Bogor dan empat Auditor BPK perwakilan Jawa Barat pada tahun 2021.
Meski pelaku utama dalam hal ini sudah selesai menjalani persidangan dan mendapatkan ketetapan hukum atau Incracht, namun saksi-saksi dimana di dalam persidangan mengakui sebagai penyedia atau penyuplai uang untuk suap Auditor BPK perwakilan Jawa Barat, statusnya belum ditingkatkan menjadi tersangka.
Berdasarkan hal tersebut, sejumlah saksi pada kasus suap Auditor BPK perwakilan Jawa Barat resmi dilaporkan ke KPK oleh Lingkar Masyarakat Bogor (LIMBO) pada Jum’at 12 Mei 2023.
Ketua LIMBO Dede Jujun mengatakan, kami melaporkan sejumlah saksi pada kasus suap tersebut agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum terkait tindak pidana korupsi.
“Dengan membawa salinan hasil putusan sidang sebagai bukti yang konkrit, saya atas nama LIMBO melaporkan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus suap Auditor BPK perwakilan Jawa Barat ke KPK,” ujar Dede Jujun.
Seharusnya, sambung Dede Jujun, adanya pengakuan dipersidangan menyediakan sejumlah uang untuk keperluan Auditor BPK, statusnya tidak mentok sebagai saksi tetapi bisa ditingkatkan menjadi tersangka.
“Perbuatan sejumlah saksi tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan bersama-sama melanggar hukum dalam hal ini korupsi/suap,” ungkap ketua LIMBO yang akrab disapa Jujun.
