Mediaciber.Net – LAMONGAN – Dugaan pelanggaran serius kembali mencuat di Kabupaten Lamongan. Karena terdapat Kepala Desa (Kades) yang juga merangkap jabatan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kota Tahu Campur.
Untuk diketahui bersama, di Kabupaten Lamongan, setidaknya terdapat dua nama yang disorot antara lain, Nur Iman – TKSK Kedungpring sekaligus Kades Sumengko dan Moh. Rozim Arista – TKSK Laren sekaligus Kades Bulutigo.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan, Erna Sujarwati menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menciptakan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan publik.
Menurut Erna, rangkap jabatan ini bertentangan dengan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018, yang secara tegas melarang TKSK merangkap jabatan di instansi pemerintah atau jabatan politik.
“TKSK bertugas membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sementara Kepala Desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin desa. Kedua jabatan ini jelas tidak bisa dijalankan bersamaan tanpa menimbulkan benturan tugas dan wewenang,” ujar Erna.
Erna mengungkapkan, pelanggaran ini tidak hanya terkait aturan TKSK, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Dalam Pasal 29 UU Desa menyebutkan, Kepala Desa dilarang merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tugasnya sebagai Kepala Desa,” tuturnya.
