Ia juga menyoroti Pasal 30 UU Desa, yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang terbukti melanggar Pasal 29 dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan. “Jika aturan ini tidak ditegakkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Erna, kedua tokoh ini seharusnya segera mengambil langkah tegas untuk melepas salah satu jabatan. “Kades yang rangkap jabatan sebagai TKSK harus legowo jika haknya sebagai TKSK dicabut. Bahkan, potensi sanksi administratif hingga pidana tidak dapat dihindari,” katanya.
Tidak ingin masalah ini berlarut-larut, Fraksi PDI Perjuangan Lamongan mendesak Bupati Lamongan untuk segera bertindak. Menurut Erna, pemerintah daerah harus menegakkan aturan demi menjaga netralitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta saudara Bupati segera memanggil Kepala Dinas Sosial untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tindakan tegas harus diambil agar tidak ada lagi rangkap jabatan yang merusak sistem pemerintahan desa maupun pelayanan sosial,” ujar Erna.
Secara terpisah, Kepala Desa Sumengko Nur Iman mengaku bahwa dirinya menjadi TKSK sejak tahun 2009 sebelum menjabat sebagai Kepala Desa. “Saya jadi Kades tahun 2013 dan sampai sekarang tasik (masih) aktif,” kata Nur Iman. (*)
