Menurutnya, komunikasi yang lebih intens antara peternak dan Disnakeswan sangat diperlukan untuk menyelesaikan kendala tersebut. “Kami dari Disnakeswan Lamongan siap membantu para peternak, baik dalam teknik budidaya maupun kesehatan ayamnya. Kami berharap komunikasi dengan peternak dapat lebih intens, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Shofiah.
Selain itu, Disnakeswan juga mendorong peternak untuk memanfaatkan fasilitas Puskeswan yang tersedia. “Salah satu hasilnya, disepakati agar peternak ayam broiler mengadakan pertemuan rutin setiap dua bulan sekali untuk berdiskusi dan berbagi solusi atas masalah yang mereka hadapi.
Shofiah juga menyoroti pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peternak sebagai bagian dari legalitas usaha. Ia menjelaskan bahwa proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya karena sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).
“Bagi peternak yang belum memiliki NIB, kami siap membantu proses pengajuannya. Dengan memiliki NIB, usaha mereka akan lebih tertata dan memiliki perlindungan hukum,” katanya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ayam broiler di Lamongan. Keinginan para peternak agar diperhatikan seperti di daerah Blitar juga menjadi perhatian serius pihak terkait.
“Kami siap memberikan edukasi, informasi, dan sosialisasi kepada peternak kapan saja dibutuhkan. Semoga dengan kerja sama ini, permasalahan yang dihadapi peternak dapat terselesaikan, dan produktivitas mereka semakin meningkat,” pungkas Shofiah.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj Ning Darwati menegaskan pentingnya solusi konkret dari pemerintah untuk mendukung keberlanjutan usaha peternakan ayam broiler di Kabupaten Lamongan.
“Masalah utama saat ini adalah kesulitan akses LPG subsidi, khususnya tabung melon, yang sangat berdampak pada operasional peternak. Mereka sudah bersusah payah menjalankan usahanya, tetapi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Kami meminta agar ada langkah nyata untuk membantu mereka,” ujar Ning Darwati.
Salah satu hasil positif dari audiensi ini adalah rencana untuk mengadakan kegiatan Kopi Darat (Kopdar) setiap dua bulan sekali. Pertemuan ini akan menjadi forum bagi peternak untuk menyampaikan permasalahan mereka dan mencari solusi bersama.
“Alhamdulillah, Kepala Disnakeswan Lamongan telah memberikan solusi yang jelas. Kopdar ini akan menjadi wadah penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi peternak di masing-masing wilayah,” ucap Ning Darwati.
Ning Darwati juga meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap kebutuhan para peternak, seperti akses air bawah tanah (ABT) dan dukungan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.
“Pemerintah harus hadir tidak hanya saat panen melimpah dan memuji hasilnya, tetapi juga memberikan perhatian nyata di setiap tahap usaha peternakan. Harapan kami, perhatian ini seimbang dengan kontribusi peternak ayam broiler terhadap perekonomian daerah,” kata Hj Ning Darwati, anggota Komisi B DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan. ( Haris )
