“Di atas lahan itu sekarang ada warung kopi milik desa yang disewakan dan menghasilkan pendapatan untuk desa,” tuturnya.
Meski dibangun sebagai pusat kegiatan ekonomi yang diharapkan mendukung pendapatan warga, hingga kini ruko tersebut justru sepi peminat. Tarif sewa yang ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta per tahun tampaknya tak menarik minat warga.
“Sampai sekarang belum ada yang tertarik untuk menyewa. Pernah di-DP Rp 300 ribu oleh Pak Saim (mantan Wakil Ketua DPRD Lamongan), tapi tidak dilunasi atau ditempati,” ungkap Syaifuddin, tak segan membuka fakta yang mengecewakan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah proyek Pembangunan Pasar Desa Tiwet yang menelan anggaran Rp 100 Juta sesuai di DPA dan APBD 2023 benar-benar dirancang untuk kepentingan warga atau hanya menjadi “monumen anggaran” yang tak membawa manfaat nyata.(Aji)
