“Tahun sebelumnya, periode Pilpres berbeda dengan pilkada, tapi tahun ini sudah satu periode yang sama. Sehingga era kepemimpinan relatif sama, artinya konsep rencana pembangunannya harusnya sinergi. Ini yang dikawal bersama-sama, kemudian terjabarkan secara faktual di setiap daerah,”terangnya.
Pj Bupati Jombang berpesan kepada para camat beserta perangkatnya yang hadir, untuk merancang program sesuai dengan prioritas pemerintah pusat. Perlu adanya program berjenjang dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga ke Desa.
“Ada hal yang perlu secara bijak disamakan persepsinya. Yang ditetapkan secara nasional, jangan sampai berbeda persepsi dengan tingkat kecamatan. Hal-hal ini tolong disiasati, dibicarakan secara bijak dan dikawal,”jelasnya.
Dalam upaya pemerataan pembangunan, Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dilakukan dengan tujuan agar wilayah kecamatan bisa mengejar ketertinggalan kelengkapan infrastruktur dengan diberikan menu wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan yang bersangkutan. Menu PIK tersebut di antaranya digunakan untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan PJU jalan Kabupaten.
Adapun Pagu Indikatif Kewilayahan untuk 21 kecamatan, yakni sebesar Rp31.500.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dengan rincian alokasi PIK Kecamatan Bandarkedungmulyo sebesar Rp1.745.673.234,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
PIK Kecamatan Perak sebesar Rp.1.006.807.260,00 (satu miliar enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan Kecamatan Gudo sebesar Rp.1.551.174.877,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
