Menurutnya, jabatan bukan soal kekuasan dan kebijakan, melainkan dapat berperan penuh sebagaimana pimpinan yang dapat memberikan pelayanan penuh pada masyarakat, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga.
“Komersialisasi jabatan melalui mutasi merupakan modus lama untuk meraup keuntungan secara ilegal. Mutasi akan semakin sering terjadi, disaat kepala daerah telah mengaiskan banyak uang saat politik elektoral. Apalagi hingga saat ini, Kabupaten Jombang terkenal“Jorok”untuk masalah transparansi dan akuntabilitas,”ungkap Brown.
Bahkan, Wakil ketua SJN ini pun menyinggung soal kasus asmara Kadisdikbud Jombang bersama sang Sekertarisnya pada September 2024 lalu.
“Sepeti contoh kasus kisah asmara yang marak beredar dikalangan masyarakat, kisah percintaan Kepala Dinas Pendidikan inisial S dengan Sekertarisnya D, hingga kini kasus entah kemana dan tidak ada titik terang dalam pengambilan tindakan. Secara dugaan dalam kubu Pemkab Jombang berupaya melindungi dan pesanan khusus,”ujarnya.
Hal ini disebut sebagai tindakan vandalisme jabatan, dimana seorang pejabat mencoreng nama baik instansi dan birokrasi pemerintah.
Peran Sekertaris Daerah (Sekda) dan Pj. Bupati waktu itu menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat Jombang.
“Terkait kisah asmara dua aktor mantan Kadisdikbud Jombang bersama Sekretarisnya berdasar keterangan narasumber waktu lalu, diduga merupakan anak emas dari salah satu pejabat tinggi di lingkup Pemkab Jombang. Bahkan, sampai sekarang keberadaannya ‘apakabar’ kalopun sudah di purna tugaskan transparansinya dimana. Gaji dan tunjangan artinya masih melakat. Dugaan saya adanya cinta segitiga,”tutupnya.
Harapannya, dengan ada atau tidaknya jual beli jabatan Pucuk Pimpinan Daerah, wajib dan tegas menindak bawahannya yang melanggar peraturan perundang-undangan.***
