Dari permintaan keterangan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa empat tenaga kependidikan Non-ASN tercatat menerima honor masing-masing Rp1.000.000 pada Januari 2026 melalui dana BOS.
Namun, yang diterimakan saat itu sebesar Rp700.000 per orang.
Selisih Rp300.000 per orang atau total Rp1.200.000 disebut digunakan untuk membayar honor satu guru Pendidikan Agama Kristen dari luar sekolah serta tiga tenaga kependidikan lain yang belum terakomodasi pembiayaannya melalui BOS, masing-masing Rp300.000.
Pihak sekolah juga menegaskan dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah. Bahkan, Puguh menyatakan kesiapannya membuat surat pernyataan untuk mengembalikan selisih honor kepada empat tenaga kependidikan tersebut masing-masing Rp300.000 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.
*Dinilai Persoalan Komunikasi*
Sejumlah kalangan pendidikan menilai polemik ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan komunikasi dan administrasi internal yang berkembang menjadi isu publik, bukan pelanggaran serius sebagaimana yang sempat ramai diperbincangkan.
Respons cepat Dinas Pendidikan serta keterbukaan pihak sekolah dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Transparansi diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat bagi tenaga pendidik maupun kependidikan sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa di masa mendatang.
Selain itu, muncul informasi bahwa persoalan ini berawal dari laporan seorang oknum guru kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme internal sekolah terlebih dahulu.
Langkah tersebut dinilai memperkeruh situasi karena informasi yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya utuh.
Pihak terkait berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar setiap persoalan administrasi dapat diselesaikan melalui komunikasi internal dan prosedur resmi sebelum berkembang menjadi polemik publik.(sinyo)
