Kekhawatiran muncul ketika beredar isu audit susulan yang berpotensi menghasilkan angka berbeda.
“Pedoman dasarnya harus audit BPKP karena itu lembaga resmi negara. Kalau tiba-tiba muncul audit baru dengan angka jauh berbeda, itu bisa menjadi pelecehan terhadap produk negara,” katanya.
Sebagai Dewan Pengawas LSM Saroja, Priyo menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah hukum strategis. Gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) menjadi opsi utama apabila ditemukan dua hasil audit berbeda pada objek yang sama.
Ia bahkan membuka kemungkinan meminta pengadilan menunjuk auditor independen dari luar negeri demi menjamin transparansi.
“Kalau ada dua audit berbeda, itu harus diuji di pengadilan. Bila perlu auditor internasional kita hadirkan agar semuanya terang,” tegasnya.
Ancaman Aksi Massa
Tak hanya jalur hukum, tekanan sosial juga disiapkan. Priyo menyatakan masyarakat siap turun ke jalan apabila keputusan yang keluar dinilai merugikan kepentingan publik.
“Satu rupiah pun itu uang rakyat. Kalau Kediri diperlakukan seenaknya, kami akan demo setiap hari. Pengadilan pun bisa kami gugat,” ujarnya.
Priyo menilai polemik Alun-alun Kediri merupakan akumulasi kesalahan sejak tahap awal proyek. Ia menyebut persoalan ini telah berubah menjadi drama panjang akibat lemahnya pengawasan dan pengambilan keputusan.
LSM Saroja, lanjutnya, akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.
“Ini bukan soal bangunan semata, tapi kehormatan pengelolaan uang rakyat. Satu rupiah saja APBD diselewengkan, kami akan memelototi sampai selesai,” pungkasnya.(sinyo)
