“Saya mengerti itu hak preogratif Bupati dan secara aturan di perbolehkan. Tapi menurut saya itu tidak elok dan tidak etis, bagaimana mungkin di situasi bencana banjir seperti saat ini PLT kepala dinas PU SDA bisa kerja maksimal kalau hanya di jabat PLT, wong ada kepala dinas definitifnya tiap tahun belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir,” kata dia.
“Apalagi di jabat PLT yang merangkap jabatan kepala BPBD, atau sebaliknya juga sama, apakah kepala BPBD yang merangkap PLT kepala dinas PU SDA bisa kerja maksimal dalam penanganan bencana, wong tidak merangkap aja belum bisa maksimal dalam penanganan bencana, apalagi merangkap,” tambah Anshori.
Untuk itu Politis asal Kecamatan Turi itu, meminta Bupati Lamongan untuk segera mengisi jabatan kepala dinas PU SDA secara definitif. “Siapapun yang di pilih bupati kita akan dukung,” ujarnya
Sedangkan terkait penanganan bencana, kalau anggaran di dinas terkait masih kurang, Wakil ketua DPC. Partai Gerindra Lamongan itu berharap anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 31,5 milyar bisa di gunakan secara maksimal, jangan sampai penyerapan dana BTT seperti tahun 2021 yang hanya terserap sebesar 62,62 persen dari total anggaran Rp 30 milyar dan tahun 2020 juga hanya terserap 50,56 persen dari total anggaran Rp 54 milyar. “Apapun kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan untuk kebaikan masyarakat,Fraksi Gerindra akan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah,” tandas Anshori.
