Mediaciber.net.LAMONGAN – Polemik mencuat di SMP Negeri 3 Lamongan setelah sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa terhadap kebijakan sekolah yang dianggap memberatkan dan tidak transparan dalam hal pembiayaan pendidikan. Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya membeberkan berbagai praktik yang diduga melanggar aturan, mulai dari pungutan tidak jelas hingga diskriminasi terhadap siswa kurang mampu.
Dalam keterangannya kepada tim Hosnews pada (2/5/2025), wali murid tersebut menyatakan bahwa anaknya tidak menerirna kartu ujian lantaran belum melunasi apa yang disebut pihak sekolah sebagai “uang infag.” Padahal, ia mengklaim telah mernbayar biaya pendidikan sebesar Rp1,8 juta secara penuh sejak kelas 7 hingga kelas 9.
“Saya bayar lunas dari kelas 7 sampai 9, tapi anak saya tidak dikasih kartu ujian hanya karena uang infag belum lunas. Itu pun sudah saya cicil. Yang lain yang sudah lunas dan tergolong orang berada dapat kartu, sedangkan kami yang tidak mampu dipersulit,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kejelasan jenis dan tujuan pungutan tersebut. Bahkan, ketika hendak membayar pelunasan sejumlah Rp1,5 juta, pihak sekolah menyebut ada tagihan tambahan sebesar Rp2 juta tanpa penjelasan yang rinci.
“Katanya itu uang gedung, tapi diganti istilahnya jadi infag. Kalau sekolah negeri seharusnya gratis. Kami punya kuitansi dan bukti pembayaran, tapi tetap dipersulit. Anak saya bahkan diminta menyicil lagi kalau mau dapat kartu ujian,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa banyak siswa dari keluarga kurang mampu merasa malu dan enggan masuk sekolah karena tidak mendapatkan kartu ujian. Bahkan isu dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) pun ikut mencuat.
