Mediaciber.net.Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo membuka peluncuran dan bedah buku “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital” di Aula Bareskrim Polri Lantai 9, Jakarta, Rabu siang.
Forum ini mengungkap strategi institusional Polri dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kian kompleks, namun sekaligus membuka ruang evaluasi atas efektivitas implementasinya di lapangan.
TPPO disebut tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga jaringan lintas negara. Kondisi tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis perlindungan korban.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan serius, mulai dari keterbatasan literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan migrasi tenaga kerja, hingga belum meratanya perspektif korban di tingkat aparat penegak hukum.
Buku yang ditulis Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama purnawirawan Polri Komjen Pol. (Purn.) Drs. I Ketut Suardana dan Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah tersebut memaparkan strategi Polri dalam pemberantasan TPPO.
Namun, publik masih menunggu sejauh mana gagasan dan praktik baik yang dipaparkan mampu menjawab persoalan klasik, seperti minimnya efek jera bagi pelaku dan lambannya pemulihan korban.
Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak dapat dibebankan semata kepada Polri dan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Pernyataan ini sekaligus menegaskan adanya batasan kewenangan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisasi lintas negara.
